Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal

Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal

Menghadapi permasalahan perekonomian di suatu negara, pemerintah perlu menerapkan suatu kebijakan untuk mengendalikan permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional melalui pengeluaran pemerintah dan pungutan pajak kepada masyarakat.

Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, karena itu kebijakan fiskal dijalankan melalui daftar anggaran negara yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Bila APBN meningkat, maka penerimaan dan ppengeluaran pemerintah juga meningkat.

Terdapat beberapa kebijakan dalam merumuskan APBN, yaitu :

1.    Kebijakan anggaran defisit, yaitu: kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara, dengan cara meningkatkan pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemerintah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional.

Kebijakan anggaran defisit umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Defisit anggaran adalah selisih pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah.

Ketika terjadi defisit anggaran, pemerintah akan mendanainya dengan mencetak uang sehingga terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi yang diakibatkan oleh peredaran uang yang banyak di masyarakat dan kenaikan harga, pemerintah akan meningkatkan pajak masyarakat, sehingga penerimaan pemerintah menjadi meningkat.

Anggaran defisit juga dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman ke lluar negeri, sehingga penerimaan pemerintah juga akan bertambah. Hal inilah yang menyebabkan APBN dibuat defisit.

2.    Kebijakan Anggaran surplus, yaitu: kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Cara kerja anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memanfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3.    Anggaran berimbang. Prinsip anggaran berimbang dalam APBN terjadi pada orde baru, dimana prinsip ini dijadikan hanya sebagai kamuflase politik agar tidak terjadi kondisi politik yang buruk pada tahun 1960-an. Prinsip anggaran berimbang menganggap hutang sebagai penerimaan negara, padahal semestinya anggaran tersebut adalah defisit. Anggaran berimbang ini tidak lagi dilakukan.

Bentuk-bentuk kebijakan fiskal, adalah :

1.    Kebijakan fiskal stabilisator otomatis

Kebijakan ini dilakukan sebagai alat stabilisasi kegiatan ekonomi. Contoh dari kebijakan ini adalah penerimaan pajak yang berasal dari pajak progresif, yaitu persentase pajak yang semakin meningkat dilihat dari kenaikan tingkat pendapatan yang diterima seseorang. Jika pendapatan seseorang semakin meningkat,  maka jumlah pajak yang dibayarkan juga akan semakin meningkat.

Pajak progresif dapat menjadi alat redistribusi pendapatan, karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, akan digunakan untuk distribusi pendapatan ke masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini juga bisa mengendalikan terjadinya inflasi yang berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian.

2.    Kebijakan fiskal diskresioner

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, mengendalikan masalah inflasi dan mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi terjadinya masalah pengangguran, pemerintah melakukan langkah-langkah yang akan menaikkan pengeluaran agregat, hal ini dinamakan juga dengan kebijakan fiskal ekspansif, dimana pengeluaran lebih besar dari pendapatan negara. Sedangkan untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang akan mengurangi pengeluarannya, yang dinamakan dengan kebijakan fiskal kontraktif.

Pengaruh Kebijakan Fiskal bagi Perekonomian :

1.    Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti  inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.

2.    Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.

3.    Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerapkan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Fungsi utama dari kebijakan fiskal antara lain :

1.    Fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2.    Fungsi distribusi adalah fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat merata untuk semua kalangan.

3.    Fungsi stabilisasi adalah untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi,tingkat harga barang pokok relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Menghadapi permasalahan perekonomian di suatu negara, pemerintah perlu menerapkan suatu kebijakan untuk mengendalikan permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional melalui pengeluaran pemerintah dan pungutan pajak kepada masyarakat.

Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, karena itu kebijakan fiskal dijalankan melalui daftar anggaran negara yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Bila APBN meningkat, maka penerimaan dan ppengeluaran pemerintah juga meningkat.

Terdapat beberapa kebijakan dalam merumuskan APBN, yaitu :

1.    Kebijakan anggaran defisit, yaitu: kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara, dengan cara meningkatkan pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemerintah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional.

Kebijakan anggaran defisit umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Defisit anggaran adalah selisih pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah.

Ketika terjadi defisit anggaran, pemerintah akan mendanainya dengan mencetak uang sehingga terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi yang diakibatkan oleh peredaran uang yang banyak di masyarakat dan kenaikan harga, pemerintah akan meningkatkan pajak masyarakat, sehingga penerimaan pemerintah menjadi meningkat.

Anggaran defisit juga dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman ke lluar negeri, sehingga penerimaan pemerintah juga akan bertambah. Hal inilah yang menyebabkan APBN dibuat defisit.

2.    Kebijakan Anggaran surplus, yaitu: kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Cara kerja anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memanfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3.    Anggaran berimbang. Prinsip anggaran berimbang dalam APBN terjadi pada orde baru, dimana prinsip ini dijadikan hanya sebagai kamuflase politik agar tidak terjadi kondisi politik yang buruk pada tahun 1960-an. Prinsip anggaran berimbang menganggap hutang sebagai penerimaan negara, padahal semestinya anggaran tersebut adalah defisit. Anggaran berimbang ini tidak lagi dilakukan.

Bentuk-bentuk kebijakan fiskal, adalah :

1.    Kebijakan fiskal stabilisator otomatis

Kebijakan ini dilakukan sebagai alat stabilisasi kegiatan ekonomi. Contoh dari kebijakan ini adalah penerimaan pajak yang berasal dari pajak progresif, yaitu persentase pajak yang semakin meningkat dilihat dari kenaikan tingkat pendapatan yang diterima seseorang. Jika pendapatan seseorang semakin meningkat,  maka jumlah pajak yang dibayarkan juga akan semakin meningkat.

Pajak progresif dapat menjadi alat redistribusi pendapatan, karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, akan digunakan untuk distribusi pendapatan ke masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini juga bisa mengendalikan terjadinya inflasi yang berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian.

2.    Kebijakan fiskal diskresioner

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, mengendalikan masalah inflasi dan mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi terjadinya masalah pengangguran, pemerintah melakukan langkah-langkah yang akan menaikkan pengeluaran agregat, hal ini dinamakan juga dengan kebijakan fiskal ekspansif, dimana pengeluaran lebih besar dari pendapatan negara. Sedangkan untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang akan mengurangi pengeluarannya, yang dinamakan dengan kebijakan fiskal kontraktif.

Pengaruh Kebijakan Fiskal bagi Perekonomian :

1.    Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti  inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.

2.    Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.

3.    Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerapkan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Fungsi utama dari kebijakan fiskal antara lain :

1.    Fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2.    Fungsi distribusi adalah fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat merata untuk semua kalangan.

3.    Fungsi stabilisasi adalah untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi,tingkat harga barang pokok relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.